Indonesian solidarity with the democracy struggle in Thailand
Democracy and humanity for the people of Thailand
Jakarta, May 25, 2010 – Since March, the United Front for Democracy against Dictatorship (UDD), also known as the Red Shirts, began a massive protest against the Abhisit Vejjajiva government. A government that came to power not through democratic elections but installed by the military and endorsed by the monarchy.
The Red Shirts’ main demand is that PM Abhisit resigns and hold a fresh, democratic election. After receiving numerous threats from the regime, last Friday (May 14) Abhisit used fully armed soldiers to violently disperse the Red Shirts. A “Live Firing Zone” was set up by the military to legalise the violence they do. Unbalanced fights broke out in the street of Bangkok, the centre of the Red Shirts' protest.
The military repression in Thailand has cost dozens of lives and thousands of injuries, because of the use of live bullets and other forms of violence. The systematic violence by the state against civilians, in any form, cannot be justified. Moreover, the reason for the violence is to uphold an undemocratic regime installed by the military.
We strongly condemn the Indonesian government for not taking a clear position or taking the international initiative to respond the situation in Thailand. Moreover, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) received a visit from Thailand's Foreign Minister Kasit Priomya, one of Abhisit’s righthand men, on April 29, 2010. Receiving the visit without making any criticism shows the position of the Indonesian government that ignores (or silently supports) the murdering of the people of Thailand. We strongly condemn the silence of the regional and international bodies (ASEAN and the United Nations) over this matter.
The problem in Thailand is not only a conflict between two elites (Thaksin Shinawatra and Abhisit Vejjajiva) an excuse which many people use to say that this should be left as an internal affair of Thailand. Millions of Thai people have openly declared a strong willingness to fight for their democratic rights. This willingness has been proved with heroic self-sacrifice. With their political action, the Red Shirts have shown that they are supporters of democracy, social justice and the ideas and universal practice of human civilisation. Military repression will not solve the problem and instead create a protracted social conflict.
Seeing that situation above, we declare our position and demand as follows:
- For the international community to immediately take decisive step to stop the military violence against the people of Thailand.
- Stop supplying weapons to the Thai army.
- Pressure the Thai government to stop the violence and restore democracy, with a concrete measures of immediate democratic elections.
- The King of Thailand must take responsibility for the violence perpetrated by Abhisit’s regime. A regime that ruled over the blessing of the King of Thailand.
- Condemn the rise of militarism and repressive action by the military that has developed in South East Asia.
- Demand that the ASEAN Inter-government Human Rights Commission act responsibly on the gross human rights violations that have occurred in Thailand.
We make this statement as an appeal to the Indonesian people’s movement to build solidarity for the people of Thailand struggling to free themselves from the oppression of the military and Abhisit’s regime.
Signed by:
Working People Association (PRP)
People’s Democratic Party (PRD)
Confederation Congress of Indonesia Union Alliance (Konfederasi KASBI)
Indonesian National Front for Labour Struggle (FNPBI)
National Student League for Democracy (LMND)
Indonesian Poor People Union (SRMI)
Confederation of Nusantara Syndicalist (KSN)
Student Committee of University of Indonesia (KM-UI)
Ecosocialism 2025
Demokrasi dan Kemanusiaan Untuk Rakyat Thailand!
Sejak bulan Maret lalu, Front Persatuan untuk Demokrasi melawan Kediktatoran (UDD) atau lebih dikenal dengan Kaus Merah, telah kembali melakukan demonstrasi besar-besaran melawan Pemerintahan Abhisit. Pemerintahan yang berkuasa bukan dari pemilihan demokratis namun bentukan militer dan direstui oleh Monarki. Tuntutan utama mereka adalah agar PM Abhisit mundur dan mengadakan pemilihan umum yang demokratis. Setelah beberapa kali mendapatkan ancaman pembubaran dengan paksa. Sejak hari Jumat kemarin, Abhisit menggunakan pasukan bersenjata lengkap untuk membubarkan Kaus Merah dengan kekerasan. Zona Peluru Tajam dibuat oleh militer untuk melegalkan kekerasan yang mereka lakukan. Pertarungan tidak imbang berlangsung di jalan-jalan kota Bangkok, pusat demonstrasi Kaus Merah.
Represi militer di Thailand telah mengorbankan nyawa puluhan orang dan mencederai ratusan lainnya, akibat ditembak peluru tajam atau bentuk kekerasan lain. Kekerasan sistematis oleh negara terhadap rakyat sipil, dalam bentuk apapun, tidak dapat dibenarkan. Apalagi alasan bagi kekejaman tersebut hanya untuk mempertahankan sebuah rejim yang tidak demokratis hasil kudeta militer. Oleh karena itu komunitas internasional tak bisa tinggal diam seperti sekarang.
Kami mengecam keras pemerintah Republik Indonesia yang tidak mengambil sikap tegas, ataupun mengambil inisiatif internasional untuk menyikapi situasi Thailand. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih sempat menerima kunjungan Menlu Kasit Piromya, salah satu tangan kanan Abhisit Vejjajiva, pada 29 April 2010 lalu. Penerimaan tanpa kritik tersebut menunjukkan posisi pemerintah Indonesia yang melakukan pembiaran (atau diam-diam mendukung) pembunuhan terhadap rakyat Thailand. Kami mengecam keras diamnya lembaga-lembaga regional dan internasional (PBB dan ASEAN) terhadap persoalan ini.
Persoalan di Thailand bukan semata konflik antar dua orang elit (Thaksin Sinawatra dan Abhisit Vejjajiva) sehingga sebagian kalangan meletakkannya sebagai persoalan dalam negeri Thailand. Di sini jutaan rakyat Thailand telah menyatakan sikapnya secara terbuka, yaitu kehendak yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak demokratiknya. Kehendak ini telah diperjuangkan secara heroik dengan mempertaruhkan jiwa dan raga. Dengan pengalaman yang diperoleh dari aksi politik akhir-akhir ini, massa kaos merah telah menunjukan bahwa mereka menjadi pendukung demokrasi dan keadilan sosial; sebagai gagasan dan praktik universal hasil peradaban manusia. Represi militer besar-besaran tidak akan menyelesaikan persoalan, dan justru menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan.
Memperhatikan situasi-situasi tersebut di atas, kami nyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:
Demikian pernyataan ini kami buat sebagai seruan kepada gerakan rakyat di Indonesia untuk membangun solidaritas kepada rakyat Thailand. Rakyat Thailand yang berjuang membebaskan diri dari penindasan militer dan Rejim Abhisit.
Jakarta, 25 Mei 2010
Solidaritas Aksi Demokrasi dan Kemanusiaan untuk Rakyat Thailand
Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP)
Partai Rakyat Demokratik (PRD)
Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi KASBI)
Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI)
Konfederasi Sindikalis Nusantara (KSN)
Komite Mahasiswa Universitas Indonesia (KM-UI)