Bolivia: Nasionalisasi Untuk Menempatkan Kekayaan Di Tangan Rakyat
Presiden Bolivia, Evo Morales, ketika sedang mengumumkan pengusiran USAID.
[English at http://links.org.au/node/3368.]
Federico Fuentes
Selasa, 28 Mei 2013 – Berdikari – Bolivia telah menunjukkan kepada dunia mengapa nasionalisasi sumber daya alam menjadi langkah pertama paling penting bagi setiap pemerintahan yang berusaha menempatkan rakyat dan lingkungan di atas keuntungan (profit).
Pada 1 Mei 2006, kurang dari 4 bulan setelah menjadi Presiden, Evo Morales mengeluarkan dekrit nasionalisasi cadangan gas negerinya. Langkah ini telah memulihkan kontrol negara terhadap sumber daya strategis.
Dengan melakukan hal itu, Evo Morales telah memenuhi salah janji pokoknya saat kampanye pemilu dan berhasil memenuhi tuntutan historis rakyat Bolivia.
Sebelum Evo Morales berkuasa, rakyat Bolivia telah berhasil menggulingkan Presiden Bolivia secara berturut-turut karena tidak mau merebut kembali gas Bolivia dari tangan perusahaan multinasional yang serakah.
Mengingat posisi gas sebagai sumber daya kunci dan sumber kekayaan Bolivia, hal tersebut tidak mengherankan—gas ini dilihat sebagai kendaraan untuk mengangkat negeri termiskin (Bolivia) di kawasan ini untuk keluar dari penderitaan.
Meskipun dijanji oleh politisi neoliberal dan lembaga seperti Bank Dunia bahwa privatisasi dan ekonomi pasar bebas akan mengarah pada peningkatan standar hidup, jumlah rakyat Bolivia hidup dalam kemiskinan telah membengkak menjadi 66% pada pergantian abad (tahun 2000-an).
Penurunan penerimaan negara akibat privatisasi perusahaan gas bermakna pemerintah Bolivia makin bergantung pada pinjaman luar negeri untuk menutupi APBN yang menyusut.
Hal ini mulai berubah sejak dekrit nasionalisasi dan renegosiasi kontrak dengan semua perusahaan gas multinasional. Di bawah kontrak baru, perusahaan-perusahaan multinasional tidak gampang lagi mendikte segala hal dalam industri Bolivia. Sekarang, negara Bolivia menetapkan sejumlah persyaratan/ketentuan.
Klaim bahwa perusahaan transnasional terus mendominasi dan mengekstrak mayoritas gas adalah pembacaan yang salah atas situasi sebenarnya. Di bawah kontrak yang baru, negara tidak hanya memiliki cadangan gas tetapi juga megekstrak gas dan keuntungan yang dihasilkannya meningkat.
Mengingat bahwa hampir keseluruhan dari perusahaan gas negara Bolivia YPFB dikuasai asing saat periode privatisasi, negara masih membutuhkan bantuan dari perusahaan transnasional.
Di sini, perusahaan swasta disewa dan dibayar atas layanan mereka. Tetapi perusahaan multinasional tidak bisa kuasa untuk menentukan atas berapa yang harus diekstrak, bahkan apa yang terjadi pada produk akhir.
Pada saat yang sama, pemerintah Bolivia memperkuat perusahaan gas negara (YPFB) sehingga bisa mengambil tanggungjawab penuh dalam urusan ekstrasi dan pengolahan.
Yang lebih penting lagi, lebih 80% dari semua keuntungan dari industri saat masuk ke negara melalui pajak, royalti, dan sarana lainnya.
Perbedaannya sangat jelas, seperti dicatat Menteri hydrokarbon Bolivia Juan Jose Sosa baru-baru ini, bahwa “tujuh tahun sebelum nasionalisasi, dari 1999 hingga 2005, negara hanya menerima 2 milyar USD. Setelah tujuh tahun setelah nasionalisasi, negara menerima lebih dari 16 milyar USD.”
Meskipun berita utama media arus utama mengatakan bahwa tindakan itu (nasionalisasi) menyebabkan perusahaan asing meninggalkan Bolivia dan menyebabkan kolapsnya banyak sektor, tetapi industri gas Bolivia justru makin kuat.
Faktanya, ekonomi Bolivia tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi meskipun ekonomi dunia sedang mengalami penurunan.
Tetapi, tenaga penggerak utama dari PDB Bolivia, yang rata-rata berkisar 5% sejak tahun 2006-2012, bukanlah karena permintaan eksternal, seperti diklaim oleh mereka yang mengatakan bahwa ekonomi makin bergantung pada ekonomi global akibat booming ekspor bahan mentah.
Pada kenyataannya, data dari Institut Statistik Bolivia (INE) memperlihatkan bahwa permintaan eksternal memberikan kontribusi negatif pada pertumbuhan. Tenaga penggerak sebenarnya dari pertumbuhan ekonomi Bolivia adalah ledakan permintaan internal, yang rata-rata mencapai 5,2% per tahun selama periode 2006-2012.
Ini adalah hasil dari proses redistribusi kekayaan yang menguntungkan mayoritas kaum miskin.
Sejak pundi-pundi negara mulai diisi oleh penerimaan dari sektor gas, belanja negara untuk sektor pendidikan dan kesehatan naik hampir empat kali lipat antara tahun 2005 dan 2012.
Pemerintah juga mulai memberikan jaminan sosial kepada ibu hamil, keluarga dengan anak-anak di sekolah dasar dan pensiunan. Hari ini, 31% rakyat Bolivia menerima manfaat dari program tersebut.
Ini bersamaan dengan disusunnya program lain, seperti kenaikan upah real rata-rata dan minimum, upaya memangkas pengangguran, dan kebijakan mengontrol harga bahan makanan. Kebijakan ini membuat miskin yang kaya dan menurunkan ketimpangan kekayaan.
Ketimpangan pendapatan antara 10 % orang terkaya dan 10 % kaum termiskin adalah 128:1 pada tahun 2005. Tetapi, pada tahun 2012, kesenjangan ini bisa dikurangi lebih dari setengah menjadi 60:1.
Beberapa kritikusi lingkungan menuding bahwa nasionalisasi hidrokarbon tidak berkontribusi mengurangi ketergantungan ekonomi Bolivia pada ekstraksi dan ekspor bahan baku, khususnya sumber daya yang tidak terbarui. Penerimaan yang besar, kata mereka, diberikan kepada kaum miskin guna memadamkan ketidakpuasan sosial.
Namun, seperti dikatakan Menteri Ekonomi dan Keuangan Bolivia Luis Arce di Economia Plural, bahwa pemerintah Bolivia mempromosikan sejenis “Ekonomi Baru, Sosial, Komunitarian, dan Model Produktif untuk menggantikan model neoliberal.
Di bawah model baru ini, pemerintah sekarang memprioritaskan pasar internal, yang merupakan salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap kapital asing dan permintaan global.
Langkah ini tidak hanya membutuhkan redistribusi kekayaan, tetapi juga transfer kekayaan yang dihasilkan oleh sektor ekstraktif (khususnya gas, termasuk pertambangan) ke industri pengolahan hasil kekayaan alam. langkah lainnya adalah merangsang sektor manufaktur, pariwisata, perumahan, dan sektor pertanian untuk mengurangi ketergantungan terhadap kapital asing.
Pemerintaha juga telah membuat prioritas yang jelas terkait unit usaha berbasis keluarga, koperasi, dan komunitarian.
Sementara menyangkut industrialisasi, langkah penting untuk ini diawali pada tanggal 10 Mei lalu dengan peresmian pabrik pemisahan gas alam cari Rio Grande. Pembangunan pabrik kedua, Gran Chaco, akan selesai tahun depan.
Kombinasi dua perusahaan yang dimiliki oleh negara ini akan memiliki kapasitas untuk untuk memasok semua kebutuhan gas elpiji dan bensin rakyat Bolivia, serta memungkinkan negara untuk mulai mengekspor gas hasil olahan.
Pemerintah Bolivia juga melaksanakan studi untuk membangun sebuah pabrik ketiga yang akan memungkinkan negara itu untuk menjadi mandiri di bidang diesel.
Saat ini juga mulai dibangun pabrik pupuk urea dan amonia, yang merupakan investasi tunggal negara pertama kalinya dalam sejarah Bolivia.
Pengalihan kekayaan negara untuk memajukan sektor produktif lainnya juga sangat berdampak. Terjadi lompatan dashyat jumlah unit usaha terdaftar dari 20.000 di tahun 2005 menjadi lebih dari 68.000 pada tahun 2012, yang berkontribusi mengurangi pengangguran sebanyak 2,8% (5,5% di tahun 2010).
Pemerintah Bolivia juga sudah memulai mencoba membangun BUMN skala kecil untuk memproduksi makanan, emas, dan karton. Rencananya perusahaan-perusahaan ini akan diserahkan pada masyarakat lokal untuk menjalankannya sebagai bagian dari pengembangan ekonomi komunitarian.
Jika dilihat secara keseluruhan, langkah untuk memulihkan kedautan Bolivia di lapangan ekonomi bermakna negara telah menjadi pemain utama dalam perekonomian nasional. Hari ini, hampir semua kekayaan Bolivia tetap di negaranya (Bolivia) dan digunakan untuk memperluas pasar internal, mendorong industrialisasi, dan meransang sektor ekonomi komunitarian.
[Federico Fuentes adalah penulis; bersama dengan Roger Burbach dan Michael Fox, ia menulis buku berjudul “Latin America’s Turbulent Transitions: The Future of Twenty-First-Century Socialism (Zed Books 2013).]